Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI PENJILIDAN AKTA NOTARIS DI KOTA…

Nabilah Rizkijulia

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan langsung terhadap notaris dan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh MPD pada saat pemeriksaan salah satunya adalah protokol Notaris, seperti memastikan bahwa penyimpanan minuta disimpan dengan baik, menjilidkan minuta akta yang dibuat oleh notaris akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapa…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS DI H…

Hanafittya

Kewajiban notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kewajiban pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kasus terkait dengan akta notaris…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA OLEH PT. BLANGKOLAM ADIPRATAMA DAN MASY…

Ayin Aulina

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat diberikan untuk 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun, dan setelah itu dapat diperbarui lagi untuk 35 tahun. Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang harus dikembalikan ke tanah Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwa, setelah jangka wakt…

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH A…

Aryadi Hidayat

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nom…

PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS L…

Riki Susanto

RIKI SUSANTO (2023) PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KAMPUNG TANOH DEPET KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v.54), pp., bibl., tabl,. Abdurrahman, S.H., M. Hum. ABSTRAK Menurut Pasal 19 UUPA tujuan pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hukum hak atas tanah, untuk itu diperlukan pembuktian kepemilikan dalam pelaksanaa…

PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK USIA MENYUSUI YANG IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA (SUA…

Inouna Hardy

Kesejahteraan anak adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup anak bisa terpenuhi dan mencapai kepuasan. Anak usia menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik lahir, batin, dan sosialnya. Beberapa aturan hukum positif indonesia telah mengatur terhadap hal tersebut salah satunya yaitu dalam Pasal 20 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasya…

HUKUM NIKAH SARA BELAH (SATU KAMPUNG) MENURUT HUKUM ADAT GAYO DI KECAMATAN TI…

Reni Octavia

Dalam pasal 13 huruf c Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi di masyarakat salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu terjadinya perkawinan sara belah (satu kampung), dalam praktiknya di kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Kampung Gunung Tunyang dan Tunyang Induk penerapan aturan adat mengenai larangan perkaw…


    SERVICES DESK