Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (SUA…

FAHRIZAL AULIA

ABSTRAK FAHRIZAL AULIA, (2024) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 53 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. Pasal 62 ayat (1) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 aya…

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA JINAYAT…

Mifthahul Jannah

Perbuatan jinayat sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengaturan mengenai pelaksanaan uqubat terdapat pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Qanun Acara Jinayat pengaturan uqubat pada setiap jarimah sudah diatur berdasarkan hukum acaranya. Namun Kenyataannya masih ada hambatan yang dialami oleh ja…

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA D…

Cut Mailina Ariani

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Cut Mailina Ariani* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga b…

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA DITINJAU DARI ASPEK KEAD…

Teuku Alaidinsyah

DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN Teuku Alaidinsyah* Mohd. Din** Teuku Saiful*** ABSTRAK Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau tergangu karena sakit. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya putusan hakim yang tidak menjadikan kondisi lanjut usia yang sakit kedalam pertimbangannya. Dalam hal penjatuhan pidana penjara haruslah benar-benar …

KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI WILAYAH KERJA YANG SUDAH ME…

Ayu Melisa

KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI WILAYAH KERJA YANG SUDAH MEMENUHI RASIO KUOTA (Suatu Penelitian di Wilayah Kerja Kota Banda Aceh) Ayu Melisa , Syarifuddin , Teuku Abdurahman . …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH H…

Nadila Sabana Yg

Penyelesaian tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Penelitian ini bertujuan u…

SUATU PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK …

Nelsa Finatun Najah

Dalam hukum pidana terdapat ketentuan yang mengatur tentang gugurnya kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan tindak pidana terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Aturan tersebut diatur di dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP. Ketentuan tersebut mengalami beberapa perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan tentang gugurny…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 88/PID.B/2023/PN BNA T…

ASYRA ALQADRI

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 88/Pid.B/2023/Pn.Bna, memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban RK dan AT. Akibat perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam putusan itu, telah dihadirkan alat bukti berupa Visum et Repertum yang memuat tentang luka korban. Namun, pada kenyataannya terdapat kekurangan penyebutan luka yang diterima oleh Korban s…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALA…

Dian Fazira

ABSTRAK DIAN FAZIRA (2024) TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALAM PINJAMAN DARING (ONLINE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 78), pp., bibl., tabl. Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H Tindak Pidana penyalahgunaan identitas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanp…


    SERVICES DESK