Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI MARKETPLACE SHOPEE (SUATU PEN…

LINDAWATI

ABSTRAK Lindawati, 2023 Humaira, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Dasar hukum wanprestasi tersebut diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan dalam KUHP Pasal 1339 terkait unsur wanprestasi antara lain y…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM

SAHDA MUSYARRI

ABSTRAK Sahda Musyarri (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl. (Susiana, S.H., M.H.) Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai P…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN REKENING PASIF (DORMANT ACCOUNT) OLEH P…

ADITYA PRABAWA

Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwasannya bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam menghimpun dana, bank menggunakan rekening sebagai tanda pengenalnya, yang apabila nasabah tidak melakukan mutasi yang aktif rekening tersebut akan berubah status menjadi rekening pasif, namun tidak diketahui dampak keberadaan reken…

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNAN BUKAN MILIK D…

Muhammad Tanzura Aqsa

Pemberian pembiayaan sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa sebelum pemberian pembiayaan bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh hal tersebut maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap jaminan sebagai unsur penting guna mendapatkan jaminan yang aman dan mudah untuk dicairkan, akan tetapi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaq…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TAB…

Ayunda Raiza

ABSTRAK AYUNDA RAIZA (2023) PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) KC BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63) pp.,bibl (Dr. M. Insa Ansari, S.H., M.H.) Bank dalam memberikan pembiayaan selalu didasarkan atas kepercayaan. Sehingga dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabahnya dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan berma…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA MASA KEDALUWARSA PADA …

Tasya Rizka Zulvia

Pasal8ayat(1) huruf gUndang-UndangNomor 8Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Persaingan global yang terjadi membuat pelaku usaha selaku produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untukmendapatkan keuntungan, salah satun…

PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FI…

SYAHRUPAL

Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan huku…

PERLINDUNGAN KOSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG T…

M. FARHAN ADRIANSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FARHAN ADRIANSYAH, 2022 PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI TARIF APLIKASI (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,60) pp., bibl., tabl., app. (Prof. Dr. Sanusi, S.H. , M.L.I.S., LL.M.) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa hak konsumen, antara lain, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesua…

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAS SOUVENIR ACEH DI KECAMATAN…

Rizka Fadhila

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian antara penjual tas suvenir dan pembeli telah terjadi wanprestasi, yang menyebabkan kerugian kepada penjual. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk wanprestasi pembeli di dalam jual beli tas suvenir Aceh di…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…




    SERVICES DESK