Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PELAKU USAHA SABLON DENGAN PELA…

Muhammad Rafi

ABSTRAK Muhammad Rafi, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (2024) ANTARA PELAKU USAHA SABLON DENGAN PELANGGAN (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,56)pp.,bibl. (Eka Kurniasari, S.H, M.H, LL.M.) Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di m…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PENGGUNA JASA TRANSPOR…

Suci Idealisti Meutia

Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat pelanggan. Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun pada kenyataannya masih sering pengemudi atau penyedia jasa tidak dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan pen…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PE…

Elmalia Zahara

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah indonesia wajib memiliki izin e…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PRODUK ARRUM BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BP…

M. ARI SYAUQI

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kenyataannya, dalam perjanjian antara nasabah dan PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh tidak terlaksana berupa tidak ditepatinya janji yang sudah disepakati sehingga mengakibatkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda A…

ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUND (PUBG) MO…

Muhammad Aditya Mutawackil

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Transaksi jual beli akun game online (PUBG) mobile harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata di wilayah Aceh. Karena, adanya fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk transaksi dalam Game Online PUBG Mobile. selain itu juga menjela…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU…

Dini Aklima Nurhayani

ABSTRAK Dini Aklima Nurhayani, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL OPERASIONAL KEBERANGKATAN (Suatu Penelitian di UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja) 2024 Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp., bibl., tabl. Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa penyele…

TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM ECOMMERCE SHOPEE DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TE…

NIKMAL MUNA

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini maka pelaku usaha termaksud yang ada didalam platform Shopee juga harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang di alami oleh konsumen atas kesalahan dalam pengiriman barang khususnya pada …

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KERUSAKAN BAGASI TERCATAT MILIK PENU…

Munawaratun Rauzah S

Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengayur tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak. Namun pada kenyataan masih ada kasus yang menyangkut kerusakan bagasi tercatat pada PT. Lion Airline sehingga terjadi kerugian pada penumpang karena disebabkan PT. Lion Airline memberikan ganti rugi terhadap penumpang tidak sesuai. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kerusak…

TANGGUNG JAWAB KETERLAMBATAN DALAM KEBERANGKATAN BUS PMTOH TERHADAP PENUMPANG…

NOVALRI ALFA

Pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini juga dipertegas pengaturan dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UULAJ dan UUPK sudah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan atas kerugian yang diderita oleh penumpang, na…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KO…

Muhammad Faiz

ABSTRAK MUHAMMAD FAIZ 2024 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian Pada Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele “Muda Jaya” di Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60) pp., bibl., tabl., (Dr. T. Saiful, S.H, M.Hum.) Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi pr…


    SERVICES DESK