Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PADA PERKARA GUGAT CERAI DI MA…
Nurul Iman
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PADA PERKARA GUGAT CERAI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO Nurul Iman* Ilyas Yunus** Efendi*** ABSTRAK Perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa "Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Selanjutnya, Pasal 129 KHI menjelaskan bahwa "Seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kep…
- Fakultas Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HU…
Muhammad Zakirul Fuad
Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Pada umumnya i…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN…
Annisa Bukhari Putri
Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 bahwasannya salah satu hak politik Penyandang Disabilitas ialah hak untuk memilih. Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan penyelenggara pemilu. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT …
Ifatanisa
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli) Ifatanisa* Rizanizarli** Efendi*** ABSTRAK Penerapan diversi terhadap anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Hukum Jinayat. Dalam konteks Qanun Jinayat, jarimah zina memiliki sanksi yang tegas, namun penerapan diversi dapat memberikan s…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…
Tari Endah Guntari
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA ATAS DASAR PERSETUJUAN DA…
ANZA FAHRAZI
Kasus tindak pidana yang diteliti bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa. “Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa lari seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun di luar perkawinan”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA OLEH PT. BLANGKOLAM ADIPRATAMA DAN MASY…
Ayin Aulina
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat diberikan untuk 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun, dan setelah itu dapat diperbarui lagi untuk 35 tahun. Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang harus dikembalikan ke tanah Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwa, setelah jangka wakt…
- , Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya