Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI ANALISIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 60/P…

M. NAUVAL SULKHAN

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, DPR dalam rapat pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada mengabaikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merubah syarat ambang batas pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. …

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

KONSTRUKSI NORMATIF RANGKAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PERATURAN …

Apri Rotin Djusfi

Partai politik lokal menjadi salah satu terobosan politik dalam memperkuat otonomi khusus bagi Aceh. Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh menyatakan bahwa untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keangg…

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH ATAS PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEPALA KEPOL…

Suryo Sumantri Darmoyo

Pengangkatan Kapolda Aceh dengan persetujuan Gubernur Aceh yang dilekatkan pada ketentuan Pasal 205 UUPA jika dilihat dari sudut pandang yuridis semata maka akan mengarah pada disinkronisasi aturan, yaitu keberadaan urusan pemerintahan absolut yang berhubungan dengan masalah keamanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU Pemda. Namun demikian, ketika dilihat dari sudut pandang filosofis yang menekankan pada unsur historis maka pada dasarnya ketentuan Pasal 205 UUPA merupakan wujud penghormat…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

PRINSIP OTONOMI KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM KAITANNYA DENGA…

Dedi Wijaya

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa, sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Substansi Undang-undang IKN ini telah memberikan amanat kepada otorita untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka akan ada produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN ya…

KEWENANGAN PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPURN(STUDI PE…

Siti Fathia Annur

UU Bantuan Hukum secara limitatif mengatur kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum pada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan kewenangan pengawasan pada Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Pengaturan dalam UU Bantuan Hukum tersebut berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Qanun Bantuan Hukum) dimana Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan bantuan hukum dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum berada pada Gubernur. Penelitian ini…

PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…

Munawwar

ABSTRAK Perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif aga…

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI …

NAZARUDDIN

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Nazaruddin1, Eddy Purnama2, Husni3, Mohd. Din4 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun seringkali dialami oleh anggota kepolisian. Proses penegakan hukum yang diterapkan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan korban penyalahgunaan di kalangan anggota kepolisian. Masyarakat lebih sering dilakukan direhabilitasi sebagaimana amanat…


    SERVICES DESK