Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Innayah Putri Tartila

ABSTRAK Innayah Putri Tartila (2024) IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL (Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,67), pp., tabl., bibl., app. (Prof. Eddy Purnama, S. H. M. Hum) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepa…

MEKANISME PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN RUMPON KEPADA NELAYAN (STUDI KASUS DI WIL…

Rita Maulinda

MEKANISME PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN RUMPON KEPADA NELAYAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Aceh Timur) Rita Maulinda* Eddy Purnama* Suhaimi*** ABSTRAK Pemberian Izin pemasangan rumpon merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tangkapan ikan bagi nelayan yang dilandasi dengan aturan yang di normatif dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 …

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO NON PERFORMING FINANCI…

Benni Sonia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yang di dalamnya menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Risiko muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Namun pada kenyataannya BMT Radja Syariah masih terjadinya risiko pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelask…

KEWENANGAN DINAS PUPR ACEH DALAM PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI BERDASARKAN PERA…

MUHAMMAD AUFAR ARRAKHA

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016, menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR Provinsi Aceh memiliki salah satu fungsi sebagai pelaksana tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan pada bidang pemeliharaan jalan di Provinsi Aceh. Namun, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pada jaringan jalan provinsi khusu…

INTEGRALISASI EKSEKUSI PUTUSAN PENGEMBALIAN ASET PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Teuku Herizal

INTEGRALISASI EKSEKUSI PENGEMBALIAN ASET PUTUSAN PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: Teuku Herizal ⃰ ) Faisal A. Rani ⃰ ⃰⃰⃰ ) Eddy Purnama ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ ) Rizanizarli ⃰ ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ ) ABSTRAK Proses penyelesaian perkara pidana berhasil dalam penegakan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tuntas dilaksanakan oleh jaksa eksekutor, baik eksekusi fisik melalui penerapan pidana pokok ber…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIK…

Marinda Handayani Djamaluddin

Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Sejalan dengan itu Pasal 56 ayat (1) UU No. 12/2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelengaraan pembimbingan kemasyarakatan itu meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Se…

TINDAK PIDANA MENANGKAP DAN MENGANGKUT SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS SIAMA…

SHAVIRA MAIZA KESUMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Siamang tergolong dalam satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDE), namu…

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA …

Ici Hikmah

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PERSAWAHAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA Ici Hikmah Teuku Muttaqin Mansur Sulaiman ABSTRAK Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Keujruen bl…

SENGKETA KEWENANGAN BPK DAN BPKP DALAM MENILAI DAN MENETAPKAN UNSUR KERUGIAN …

Lisma Wati

Dalam hal menilai dan menetapkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, BPK dan BPKP memiliki dasar hukum yang berbeda. BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa BPK dapat menentukan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan. Sementara itu, BPKP mengacu pada Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BPKP memiliki kewenangan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah. Dalam hal terjadinya sengke…

KONSTRUKSI NORMATIF AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA QANUN ACEH NOM…

Agung Munandar

Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pertentangan tersebut dikarenakan pengaturan partai politik nasion…




    SERVICES DESK