Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…

Munawwar

ABSTRAK Perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif aga…

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI …

NAZARUDDIN

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Nazaruddin1, Eddy Purnama2, Husni3, Mohd. Din4 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun seringkali dialami oleh anggota kepolisian. Proses penegakan hukum yang diterapkan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan korban penyalahgunaan di kalangan anggota kepolisian. Masyarakat lebih sering dilakukan direhabilitasi sebagaimana amanat…

KONSEKUENSI PENUNDUKAN DIRI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP KETENTUAN QANUN AC…

stephanie tiara christina

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengimplentasikan syari’at Islam salah satunya penerapan peraturan daerah yang disebut Qanun. Sesuai dengan prinsip personalitas keislaman, pemberlakuan Qanun Jinayat ditujukan kepada masyarakat Muslim, namun bagi masyarakat Orang non-Muslim yang terlibat tindak pidana bersamaan dengan orang Muslim memiliki pilihan untuk menundukkan diri dengan sukarela pada qanun Jinayat ataupun mengikuti pilihan hukum yang diatur dalam peraturan lai…

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH DI K…

Adiyat Al - Kautsar

Notaris di Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik notaris. Hal ini tentu saja dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Banda Aceh. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kota Banda Aceh merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 70 U…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA D…

Cut Mailina Ariani

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Cut Mailina Ariani* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga b…

KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…

Rahima Kamariah

ABSTRAK Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTI…

M. NIZWAR

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA M. Nizwar* Ilyas Ismail** Eddy Purnama*** Azhari**** ABSTRAK Pasal 28 huruf H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang¬-wenang oleh siapa pun. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan unt…

KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS …

Hayatun Nufus

KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS JUAL BELI TANAH (Studi Terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn.Bna) Hayatun Nufus Prof. Dr. Eddy Purnama S.H., M.Hum Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum ABSTRAK Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) mengatakan “notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Jika notaris tidak menerapkan sikap kehati…

PERUBAHAN NORMA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUK…

Amarullah D

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan ternyata tidak memberikan keleluasaan bagi pemerintahan daerah untuk membentuk produk hukum, dikarenakan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat sebagai refleksi dari suatu negara kesatuan. Di samping itu, Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentan…


    SERVICES DESK