STUDI ANALISIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 60/P…
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, DPR dalam rapat pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada mengabaikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merubah syarat ambang batas pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. …
KEWENANGAN GUBERNUR ACEH ATAS PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEPALA KEPOL…
Pengangkatan Kapolda Aceh dengan persetujuan Gubernur Aceh yang dilekatkan pada ketentuan Pasal 205 UUPA jika dilihat dari sudut pandang yuridis semata maka akan mengarah pada disinkronisasi aturan, yaitu keberadaan urusan pemerintahan absolut yang berhubungan dengan masalah keamanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU Pemda. Namun demikian, ketika dilihat dari sudut pandang filosofis yang menekankan pada unsur historis maka pada dasarnya ketentuan Pasal 205 UUPA merupakan wujud penghormat…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…
ABSTRAK
Perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama.
Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif aga…