Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS DI H…

Hanafittya

Kewajiban notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kewajiban pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kasus terkait dengan akta notaris…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PE…

Andri Faisal

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** ABSTRAK Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terha…

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ACEH DALAM MEMBENTUK NOTARIS YANG MENGEDEPAN…

Ramadha Nul Karim

Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Ment…

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT …

Alvin Karanesa

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemili…

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA …

Fanda Fadilla

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA  Fanda Fadilla Sanusi  Iskandar A. Gani  ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang…

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK …

Baihaqi

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Baihaqi* Sanusi** 1 Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Akta autentik ialah alat bukti yang sengaja dibuat oleh notaris untuk proses pembuktian perdata di pengadilan. Pembuatan akta autentik sedianya dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf …

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

Mutiara Marni

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ACEH BARAT Mutiara Marni* Darmawan** Dahlan Ali*** ABSTRAK Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan dasar hukum bagi penerapan hak langgeih di Aceh sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Aceh. Tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan bahwa pemerintah Aceh mengakui hak masyarakat adat dengan dikelua…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…

Amira Fadlita

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerbitkan akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Januari 2020 dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna, bahwasa…

LARANGAN MEMPROMOSIKAN DIRI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-U…

Cut Novadilla Halid

LARANGAN MEMPROMOSIKAN DIRI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DI BANDA ACEH Cut Novadilla Halid 1 2 . ABSTRAK , Sanusi , Novi Sri Wahyuni 3 Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), melarang notaris melakukan publikasi/promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan menggunakan sarana media cetak dan/atau media elektronik. Namun, fakta yang ditemukan di lapangan, mas…




    SERVICES DESK