STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …
PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH SEBAGAI PENGELOLA MED…
Berdasarkan Pasal 512 PERGUB Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan dinas yang memiliki peranan untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satunya, yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup peme…
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET PENJUALAN (SUA…
ABSTRAK
FAHRIZAL AULIA,
(2024)
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN EMAS
YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET
PENJUALAN (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( vi, 53 ), pp.,tabl.,bibl.
Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.
Pasal 62 ayat (1) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
aya…
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR NARAP…
Idealnya, sistem peradilan pidana bertujuan untuk merehabilitasi narapidana dan mencegah tindak kekerasan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Namun, kenyataannya, penganiayaan antar narapidana masih sering terjadi, dan pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman terbukti kurang efektif dalam menciptakan perubahan positif. Restorative justice menawarkan pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi. Meski demikian, terdapat permasalahan yang menyang…
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (SUAT…
Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, non perbankan, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan tersebut secara detail diatur dalam Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu bank yang banyak digunakan di Aceh. Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Aceh syariah haruslah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dengan mengguna…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PEN…
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan terhadap penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan. Pasal 3 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan apabila telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomana yang sering kali terjadi dalam lingkungan mas…
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …
Larangan penjualan bayi atau penjualan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dikatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Meskipun sudah aturan mengenai larangan perdagangan anak namun tetap saja…
