Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH

ZULHAKIKI

ABSTRAK Aceh yang merupakan provinsi yang menjunjung tinggi nilai dan syariat islam tidak menutup kemungkinan akan banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dibuktikan bahwa Aceh menempati posisi ke enam di Indonesia sebagai daerah darurat narkoba di tahun 2019. Banyaknya masyarakat yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Sehingga diperlukan adanya tindakan yang lebih intensif dalam mengawasi dan menindaklanjuti setiap pergerakan dari pelang…

ANALISIS PERKEMBANGAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKA…

M. Insanul Kamil

ABSTRAK Tidak bisa dipungkiri bahwa peranan UMKM telah bergerak menjadi salah satu sektor paling penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang masif. Tak hanya itu, sektor UMKM juga terbukti sebagai sektor dengan tingkat ketahanan ekonomi yang sangat tinggi dimana sebagian UMKM berhasil bertahan atau bahkan melebihi target profitabilitas di masa pandemik Covid-19 yang memberikan tekanan serius terhadap ekonomi Indonesia. Pesatnya perkemban…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PERAN PUSLATBANG KHAN LAN RI DALAM MEMPERKUAT REFORMASI BIROKRASI BE…

Zanathan Al Ma’wa

ABSTRAK Reformasi birokrasi penting untuk segera diwujudkan namun patologi birokrasi sering kali menjadi masalah karena kecenderungan pola pikir individual birokrat belum sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi penyakit paling utama yang membuat proses reformasi birokrasi masih terhambat. Internalisasi core value BerAKHLAK dengan instansi pembina sangat dibutuhkan agar segera mencapai birokrasi kelas dunia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji Peran Puslatbang KHAN LAN RI sebagai …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS SISTEM PERENCANAAN DAN KOORDINASI DI BAPPEDA PROVINSI ACEH

Gista Cahaya Rahmanila

ABSTRAK Perencanaan yang baik sangat penting dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam konteks pembangunan daerah. Di BAPPEDA Provinsi Aceh, koordinasi yang efektif antar berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering muncul hambatan seperti komunikasi yang kurang lancar dan ketidaksepahaman antar lembaga, yang dapat menghambat implementasi perencanaan dan menurunkan efektivitas pembangunan. Penelitian i…

ANALISIS KEBIJAKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TERHADAP LAPORAN …

DEWI ANGGRIANI

ABSTRAK Latar belakang penelitian ini adalah tingginya jumlah laporan pelanggaran yang mencerminkan kompleksitas pengawasan pemilu, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Provinsi Aceh dalam menangani laporan pelanggaran pada tahap perhitungan suara Pemilu 2024. Fokus penelitian mencakup efektivitas kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan…

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI BIDANG KHALWA…

Nurhuza As armuna

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Keistimewaan itu termanifestasikan dalam menjalani kehidupan beragama, pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai islam, dan adat serta menimbang peran ulama pada pengambilan kebijakan daerah. Maka berdasarkan hal tersebut diciptakan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pemerintahan Aceh, kebijakan tersebut guna tertib dalam menjalankan tatanan pemerintahan serta kehidupan sosial m…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

MENDORONG PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: INISIATIF ASURAN…

Dini Amira

Implementasi asuransi bagi pekerja non-penerima upah menghadapi tantangan, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja serta mengatasi masalah keuangan dan kapasitas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan yang memadai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan sosial berkelanjutan melalui asuransi bagi pekerja non-penerima upah yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan…

ANALISIS KINERJA UPTD RUMOH SEUJAHTERA ANEUK NANGGROE DALAM PEMBERDAYAAN DAN …

wulan syahla

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah naungan Dinas Sosial Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang memiliki permasalahan sosial. Namun, kinerja UPTD RSAN dalam pemberdayaan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial masih belum optimal dan memiliki beberapa kendala dalam kinerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah unt…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN DANAU LUT (LAUT) TAWAR SECARA BERKELANJUTAN…

RUPE NURUL HIJRAH

Sumber daya air merupakan kemampuan air secara keseluruhan dapat dimanfaatkan sebagai keberlangsungan hidup manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengeloaan sumber daya air Danau Lut Tawar secara berkelanjutan. Metode dalam penelitian ini adalah descriktif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori peneglolaan dari Merry Parker Follet (1997). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan …

ANALISIS IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DALAM KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN FUNGSIO…

ZARA YULISTIRA

Kebijakan penyetaraan jabatan di Indonesia bertujuan mempercepat reformasi birokrasi dengan mengalihkan pejabat administrasi ke posisi fungsional, sesuai Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Ini sejalan dengan sistem merit dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang fokus pada kualifikasi dan kinerja. Namun, mekanisme penyetaraan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip sistem merit, serta ada tuntutan baru bagi pejabat fungsional sebagai subkoordinator dan koordinator. Tujuan penelitia…


    SERVICES DESK