Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

MUHAMMAD SYAUMY AL QUDRI

ABSTRAK Muhammad Syaumy Al Qudri (2023) TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv,50), pp.,tabl.,bibl. (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU JENIS …

RUHMIANA

Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah TNKB yang telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau …

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERUPA DEEPFAKE PORN SEBAGAI…

SYIFA SALSABILA

Deepfake porn merupakan suatu tindakan menyunting muka korban pada badan lain dengan melakukan aktivitas seksual palsu. Deepfake porn bertujuan merusak citra seseorang dengan mengedit foto yang memiliki unsur pornografi, hal ini termasuk kedalam kekerasan gender berbasis online, dan mengalami peningkatan kasus di Indonesia sejak tahun 2019. Deepfake porn pada beberapa kasus masih dianggap sebagai candaan, tetapi tidak terdapat undang undang khusus yang menjelaskan secara spesifik mengenai kas…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (SUATU PENELI…

PUTRI ALMAAS HAWARI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan ketentuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENAN…

DIVA SHAFIRA FHOENNA

ABSTRAK Diva Shafira Fhoenna, PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM JABATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81), pp., bibl., tabl. (Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungka…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TANPA SURAT IZIN MENGE…

AFRINA ANDRIYANA

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Pasal ini menjadi dasar hukum tentang wajibnya memiliki SIM. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang SIM, tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor dijalan tanpa memiliki SIM di wilayah hu…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…

RISKI YUDHA SAPUTRA

ABSTRAK RISKI YUDHA SAPUTRA TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 (v,76) pp., bibl. Nurhafifah S.H., M.Hum. Anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Fenomena ini semakin marak terjadi di kota-kota besar, termasuk di Banda Aceh. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan …

PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT TERHADAP PELANGGARAN LALU…

khoirunnisa hasimi

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa Mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal ini menjadi dasar hukum penggunaan teknologi seperti kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Tetapi, dalam praktiknya penerapan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan dengan baik. Tujuan pen…

TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…

M.JUANDA

ABSTRAK M. JUANDA 2024 (Anta Rini Utami, S.H., M.H.) Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat di Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan dikandang atau tempat menggembala. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus mengenai pencurian hewan terna…

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM PEKERJAAN KONTRUKS…

Balqis Azizi Nazar

ABSTRAK Balqis Azizi Nazar, (2024) PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM PEKERJAAN KONTRUKSI DI KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53), pp., bibl. (Prof. Dr. Darmawan, S.H, M.Hum) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menetapkan prinsip-prinsip dasar di setiap tahap pekerjaan kontruksi, termasuk asas keterbukaan. Salah satu cara konkret untuk menerapkan asas keterbukaan ini adalah dengan m…


    SERVICES DESK