Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PADA TAHAP PENYIDIKAN

Muhammad Fathurrachman Fajri

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tidakan lain, tanpa alasan yang berdasar undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kasus dimana korban salah tangkap tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yan…

VIKTIMISASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN JARIMAH PELE…

RIZKI AZRUL ADE MULIA

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun kenyatannya masih banyak kasus jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan terus meningkat. T…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKARN(SUATU PENELITIAN DI WILA…

MUHAMAD FAUZI

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Meskipun su…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN …

MUHAMMAD LUTHFI YANDI

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn Rkbb, menetapkan Terdakwa Ferlin Herdiana binti (Alm) Fakhrudin, dipidana dengan Pasal 88 Jo. 67 I Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun berdasarkan penjelasan Saksi dan fakta persidangan seharusnya terdakwa dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 17 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana setiap orang yang melakukan perdaga…

PENJATUHAN UQUBAT TA’ZIR PENJARA TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (…

RAMA GUNAWAN

ABSTRAK Rama Gunawan, 2023 Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara pal…

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGA…

YAYANG PUTRI LISA

Pasal 9 huruf d Undang - Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Namun dalam kenyataannya hak pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jantho terdapat beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana secara maksimal. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang belum terlaksana secara mak…

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN …

Annisa Fatimatuzzahra

Indonesia dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi akibat Covid-19, sejak Februari 2020 pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan drastis menyebabkan para pelaku usaha berada dalam kondisi krisis keuangan, sehingga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, salah satunya yaitu dalam mempertahankan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari covid-19 terutama yang terjadi pada karyawan yang bekerja pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa yang dir…

PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG BUKTI SEPEDA MOTOR PADA TINDAK PIDANA PENIPUA…

NADIA AMELIA

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Namun, terdapat barang bukti sepeda motor yang tidak memiliki hubungan khusus pada suatu tindak pidana disita dan dirampas untuk negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan penyidik dalam penyitaan barang bukti sepeda motor pada tindak pidana penipuan dan untuk menjelaskan pertimbanga…

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PENJARA (SUATU PENELITI…

NANTA SHAKA MUZAKKY

ABSTRAK Nanta Shaka Muzakky 2023 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Keberadaan Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lem…




    SERVICES DESK