Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS PATAH TITI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Tadarus

Pasal 185 Ayat (1) Inpress No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun, pada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (plaatsvervulling) yang merugikan pihak Ahli Waris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak Ahli Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan …

KEBERADAAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TIYARNI

Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Penelitian ini mengkaji mengenai keberadaan wakil kepala daerah dalam sistem Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Permasalahan nya terkait dengan ketidakjelasan peran dan kewenangan wakil kepala daerah, yang sering kali memicu ketidakharmonisan dalam kepemimpinan daerah. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menciptakan dinamika politik yang …

ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH

Iskandar

Pemerintah Aceh mendapatkan kewenangan khusus berdasarkan UU No. 11 Tahun2006 tentang Pemeritahan Aceh (UUPA). UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang salah satu pasalnya (Pasal 5) membuat aturan terkait siapa saja yang dapat diberi sanksi terkait pelanggaran syariat Islam di Aceh. Pemberlakuan sanksi selama ini didasarkan pada asas personalitas keislaman dan asas teritorial terbatas, namun norma di dalam pasalnya belum menjangka…

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMA…

Muhammad Ilham Munandar

Pembinaan narapidana kelompok penyandang disabilitas adalah suatu upaya untuk memberikan perawatan, rehabilitasi, dan pembinaan kepada narapidana yang memiliki disabilitas fisik atau mental selama menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah pokok penelitian yaitu pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, kebijakan pembinaan narapidana disabilitas fisik dan disabilitas mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

PENETAPAN STATUS ANAK YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN KA…

Muhammad Arifin

PENETAPAN STATUS ANAK YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN KASUS JARIMAH Muhammad Arifin Mohd.Din Ali Abubakar ABSTRAK Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat telah menentukan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan …

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA PA…

Putri Lela Khamisna

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI KOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR: 185/Pdt.G/2021/MS.Bna) Putri Lela Khamisna* Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.** Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum*** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan keabsahan setiap proses peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 …

EKSISTENSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KERANGKA OTONOMI KH…

SUTRI HELFIANTI

EKSISTENSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH Sutri Helfianti Husni. Adwani. Azhari. ABSTRAK Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Daerah Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI PENJILIDAN AKTA NOTARIS DI KOTA…

Nabilah Rizkijulia

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan langsung terhadap notaris dan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh MPD pada saat pemeriksaan salah satunya adalah protokol Notaris, seperti memastikan bahwa penyimpanan minuta disimpan dengan baik, menjilidkan minuta akta yang dibuat oleh notaris akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapa…

KEWENANGAN PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPURN(STUDI PE…

Siti Fathia Annur

UU Bantuan Hukum secara limitatif mengatur kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum pada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan kewenangan pengawasan pada Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Pengaturan dalam UU Bantuan Hukum tersebut berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Qanun Bantuan Hukum) dimana Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan bantuan hukum dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum berada pada Gubernur. Penelitian ini…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG MELAWAN HUKUM (S…

Rizkia

undang dalam membuat akta autentik. Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris. Undang-undang telah memberikan kewenangan dan Kewajiban kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang ingin keterangannya dituangkan dalam akta autentik. Salah satu kewajiban notaris tertuang dalam pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun …


    SERVICES DESK