EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN JASMANI PADA PESANTREN TERPADU DI KABUPATEN B…
Pelaksanaan pendidikan jasmani merupakan salah satu media yang berfungsi untuk peningkatan kebugaran dan kesehatan tubuh. Di sela-sela waktu luang dalam kehidupan santri di pesantren terpadu, mereka turut menggunakan waktu luang untuk melaksanakan pendidikan jasmani. Pandangan masyarakat tentang pesantren terpadu sebagai wadah pendidikan agama Islam yang hanya mengajarkan ilmu ukhrawi dan akan melahirkan ulama-ulama, mendorong penuJis untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan…
SEJARAH PERTERNAKAN AYAM BOILER DI KABUPATEN ACEH BESAR 1995-2016
ABSTRAK
Saputra, Mirza. 2017. Sejarah Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Aceh Besar 1995-2016. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
(1) Drs. Teuku Abdullah, SH. MA (2) Drs. Zainal Abidin, M.Si
Kata Kunci: Sejarah, Peternakan, Ayam Broiler dan Aceh Besar.
Penelitian yang berjudul “Sejarah Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Aceh Besar 1995-2016”, ini bertujuan untuk (1) mengetahui latar belakang ber…
KAJIAN DISTRIBUSI LOGAM BERAT MANGAN (MN) DAN BESI (FE) PADA TANAH YANG PER…
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian dengan aplikasi teknik LIBS untuk mengkaji distribusi logam berat Mn dan Fe pada tanah yang pernah dilanda tsunami dan tanah tidak terkena tsunami di pantai Barat Aceh (Aceh Barat) dan Pantai Utara Aceh (Aceh Besar) setelah 10 tahun tsunami di Aceh. Untuk logam berat Fe diukur pada panjang gelombang Fe II 238,20 nm dan logam berat Mn diukur pada panjang gelombang Mn II 356,94 nm. Intensitas emisi LIBS untuk Fe (Fe II 238,20 nm) pada 3 stasiun pengambilan …
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL…
ABSTRAK
MIRZA SAPUTRA, WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
2015 PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 58)pp.,bibl.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengatur, artinya para pihak bebas menentukan …